Asas-Asas Politik Islam
Sistem politik dalam pandangan Islam adalah hukum atau pandangan yang berkaitan dengan cara bagaimana urusan masyarakat dikelola dan diatur dengan hukum Islam. Karena politik itu sendiri dalam pandangan Islam adalah mengurus urusan ummat dengan menerapkan hukum Islam baik dalam maupun luar negeri. Karena itu, Islam telah menetapkan asas bagi sistem politiknya, yang terdiri dari empat macam:
1.    Kedaulatan di tangan syara’ (as-siyâdah li as-syar’i);
2.    Kekuasaan di tangan ummat (as-sulthân li al-ummah);
3.    Pengangkatan khalifah untuk seluruh kaum muslimin hukumnya wajib (wujûb al-khalîfah al-wâhid li al-muslimîn);
4.    Khalifahlah satu-satunya yang berhak untuk mengadopsi hukum syara’ untuk dijadikan undang-undang (li al-khalîfah wahdah haqq at-tabanni).

Jika salah satu dari keempat asas ini tidak ada, maka politik Islam akan hancur. Karena itu, keempat asas tersebut harus ada dalam sistem politik Islam.

Asas pertama: Kedaulatan di tangan syara’ (as-siyâdah li as-syar’i). Kata “kedaulatan” sebenarnya bukan dari Islam. Kata tersebut diarabkan dengan as-siyâdah. Dalam bahasa Inggeris disebut sovereignty. Makna yang dikehendaki oleh kata tersebut sebenarnya adalah “sesuatu yang mengendalikan dan melaksanakan aspirasi”. Jika seseorang mengendalikan dan melaksanakan aspirasinya sendiri, berarti orang tersebut menjadi budak (‘abd) sekaligus tuan (sayyid). Jika orang lain yang mengendalikan, berarti orang tersebut diperbudak oleh orang lain. Demikian pula, ketika ummat mengendalikan aspirasinya sendiri, maka ummat itu menjadi budak sekaligus tuan bagi dirinya sendiri. Dengan kata lain, manusia telah diperbudak oleh sesamanya. Dengan begitu hukumnya adalah haram.

Sebab, yang bisa memperbudak atau menjadikan manusia sebagai hamba hanyalah Allah SWT.
Islam mengajarkan kedaulatan di tangan syara’, bukan di tangan manusia, ummat atau yang lain. Konsekuensi dari pandangan tersebut adalah:

Pertama, bahwa yang menjadi pengendali dan penguasa adalah hukum syara’, bukan akal atau manusia. Ini berarti semua masalah akan dikembalikan kepada hukum syara’. Karena itu, tidak ada satupun masalah yang terlepas dari hukum syara’.

Kedua, bahwa siapapun akan mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum syara’, baik penguasa maupun rakyatnya. Karena itu, tidak ada seorang pun yang mempunyai hak imunity (kekebalan hukum) dalam negara Islam.

Ketiga, bahwa keta’atan pada penguasa terikat dengan ketentuan hukum syara’, dan bukan keta’atan mutlak. Karena rakyat hanya diwajibkan untuk ta’at kepada penguasa jika dia melaksanakan hukum syara’, sebagaimana yang dinyatakan oleh nas:
]يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَأُولِي اْلأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ اْلآخِرِ[
“Wahai orang-orang yang beriman, ta’atlah kalian kepada Allah, Rasul-Nya, serta orang-orang yang menjadi pemimpin di antara kalian. Jika kalian berselisih dalam suatu urusan, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kalian beriman kepada Allah dan Hari Akhir.” (Q.s. An-Nisâ’ 59).

«لاَ طَاعَـةَ لِمَخْلُوْقِ فِي مَعْصِـيَةِ الْخَـالِقِ»
“Tidak ada (kewajiban) ta’at dalam melakukan kemaksiatan kepada Yang Maha Pencipta (Allah).” (H.r. Ahmad).

“Mendengarkan dan menta’ati adalah kewajiban orang Islam, baik dalam masalah yang disukai ataupun tidak, selagi tidak diperintahkan untuk melakukan maksiat. Jika diperintahkan untuk melakukan maksiat, maka ada tidak kewajiban untuk mendengarkan (perintah) dan menta’atinya.” (H.r Bukhâri).

Ayat di atas, menjelaskan bahwa hukum keta’atan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah mutlak, sedangkan hukum keta’atan kepada penguasa tergantung pada keta’atannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika penguasa tersebut telah memerintah pada kemaksiatan, maka tidak wajib dita’ati, sebagaimana yang dinyatakan dalam hadits di atas.

Demikian juga ketika terjadi perselisihan, perbedaan pandangan atau apa saja yang berhubungan dengan penguasa dan rakyat, harus dikembalikan kepada hukum syara’. Bahkan, ini merupakan indikasi seseorang, apakah dia masih beriman ataukah tidak.

Keempat, wajib mengembalikan masalah kepada hukum syara’ jika terjadi perselisihan antara penguasa dengan rakyatnya sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat di atas.

Kelima, wajib melakukan kontrol terhadap negara yang dijalankan oleh partai politik Islam atau ummat, ketika terjadi penyimpangan negara atau penguasa terhadap salah satu hukum syara’. Hal ini dinyatakan dalam al-Qur’an:

]وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ[
“Hendaklah ada di antara kalian sekelompok ummat yang menyeru pada jalan kebaikan, memerintahkan pada kemakrufan, serta mencegah kemungkaran.” (Q.s. Ali Imrân: 104).

Keenam, wajib ada pengadilan yang bertugas untuk melenyapkan penyimpangan terhadap hukum syara’ yang dilakukan oleh penguasa. Pengadilan itulah yang disebut Mahkamah Madhâlim. Sebab, terjadinya perselisihan antara penguasa dengan ummat itu wajib dikembalikan kepada syara’. Sementara kembali pada hukum syara’ mengharuskan adanya lembaga di luar pihak yang bersengketa, yaitu pihak ketiga yang independen, agar bisa menegakkan hukum dan bertugas menjatuhkan keputusan pada dua belah pihak yang berselisih. Karena itu, adanya lembaga tersebut menjadi wajib, berdasarkan kaidah ushul:
«مَا لاَ يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ»
“Suatu kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan adanya sesuatu, maka adanya sesuatu itu menjadi wajib.”

Ketujuh, bahwa mengangkat senjata untuk mengambil alih kekuasaaan ketika khalifah kaum muslimin telah melakukan penyimpangan terhadap syara’ dan nyata-nyata kufur adalah wajib. Pengangkatan senjata ini tidak dihukumi sebagai tindakan makar pada negara.

Makna dan Tujuan Politik Islam

Banyak orang, bahkan tidak mustahil orang yang mengaku beragama Islam sendiri, sering gelisah kalau mendengar politik Islam. Mereka pada dasarnya jelas tidak memahami apa sesungguhnya tujuan politik Islam atau tujuan perjuangan sosial-politik Islam itu. Ketidakpahaman tersebut yang membuat mereka menjadi khawatir atau sinis bahkan malah ketakutan bila mendengar ada kegiatan politik Islam tersebut. Lebih-lebih jika politik Islam kalah dan direpresi oleh musuh Islam yang sedang berkuasa.

Tujuan politik Islam pada hakikatnya menyelamatkan umat manusia yang berada dalam satu kelompok sosial khususnya dalam bentuk bangsa-negara agar selamat dari kesesatan, kerugian, dan kerusakan.

Politik Islam dalam bentuk gerakan berarti melakukan upaya keras bersama untuk menyebarluaskan ajaran Islam dalam dimensi sosialnya agar dipraktekkan dalam kehidupan bernegara untuk kebaikan nasib bangsa dan negara itu sendiri. Politik Islam yang pada hakikatnya adalah perjuangan penegakan syari’at sosial Islam dalam lingkup bangsa-negara jelas untuk menyelamatkan bangsa-negara itu dari krisis-krisis sosialnya agar bisa menjadi bangsa yang maju, bermoral, aman dan sejahtera, mendatangkan kemanfa’atan pada bangsa lain, bukan mengeksploitasi atau menjajah bangsa lain.

Individu muslim yang beriman dan bertaqwa secara benar tentu akan mengerjakan semua tuntunan dalam Islam secara keseluruhan yang meliputi; mengerjakan ibadah, berakhlak mulia, menjalankan syari’at sosial Islam dan selalu berusaha keras menyebarluaskan ajaran Islam.

Perjuangan sosial-politik ini menuntut adanya kelompok muslim solid dan teguh bercita-cita bersama untuk mempraktekkan tuntunan sosial Islam dalam proses pengelolaan tatanan sosial di mana mereka berada dengan kesiapan menghadapi persaingan atau tantangan sosial-politik dari pengikut ideologi lain.

Seorang muslim yang memiliki tauhid sosial atau muslim yang sadar tentang pentingnya manfa’at ajaran sosial-politik Islam dalam kehidupan bermasyarakat tentu akan bekerjasama untuk saling mendukung sesamanya dalam memberlakukan syari’at sosial Islam agar dipraktekkan dalam pengelolaan tatanan sosialnya agar tatanan sosial tersebut menjadi tatanan sosial yang aman dan sejahtera.

Tujuan Sistem Politik Dalam Islam

Sistem Politik Islam mempunyai tujuan yang murni dan tinggi. Yang terpentingnya adalah seperti berikut:

1. Menegakkan agama dan merealisasikan perhambaan kepada Allah Tuhan semesta alam

Maksudnya: “Allah telah menerangkan kepada kamu – di antara perkara-perkara agama yang Ia tetapkan hukumnya – apa yang telah diperintahkanNya kepada Nabi Nuh, dan yang telah Kami (Allah) wahyukan kepadamu (wahai Muhammad), dan juga yang telah Kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa serta Nabi Isa, iaitu: “Tegakkanlah pendirian agama, dan janganlah kamu berpecah belah atau berselisihan pada dasarnya”. Berat bagi orang-orang musyrik (untuk menerima ugama tauhid) yang engkau seru mereka kepadanya. Allah memilih serta melorongkan sesiapa yang dikehendakiNya untuk menerima agama tauhid itu, dan memberi hidayah petunjuk kepada agamaNya itu sesiapa yang rujuk kembali kepadaNya (dengan taat).”
(Surah al-Syura: 13)

Maksudnya: “Iaitu mereka (umat Islam) yang jika Kami berikan mereka kekuasaan memerintah di bumi nescaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat, dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang dari melakukan kejahatan dan perkara yang mungkar. Dan (ingatlah) bagi Allah jualah kesudahan segala urusan.”
(Surah al-Hajj: 41)

Sistem Politik Islam juga untuk menyebar risalah Islam di atas muka bumi ini dengan menggunakan pelbagai cara yang dibenarkan dan dengan kadar yang termampu. Firman Allah S.W.T.:

Maksudnya: “Dan tiadalah Kami mengutusmu (wahai Muhammad) melainkan untuk umat manusia seluruhnya, sebagai Rasul pembawa berita gembira (kepada orang-orang yang beriman), dan pemberi amaran (kepada orang-orang yang ingkar); akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui (hakikat itu).”
(Surah Saba’: 28)

2. Menegakkan keadilan

Tujuan politik Islam adalah untuk merealisasikan keadilan dengan seluas-luasnya dan dalam berbagai lapangan sama ada kemasyarakatan , kehakiman, pentadbiran dan pengurusan, politik serta hubungan antarabangsa. Ini termasuklah perlindungan hak-hak, memelihara kebebasan dan persamaan.

Menegakkan Negara Islam ataupun masyarakat Islam itu bukan merupakan tujuan itu sendiri. Tujuannya adalah untuk mewujudkan satu umat yang berdiri di atas kebaikan dan keadilan, iaitu umat yang mampu membenarkan yang benar dan mampu membatil yang batil. Melindungi orang ramai daripada kezaliman serta menegakkan keadilan di atas muka bumi ini merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh risalah Islam dari segi kemasyarakatan. Firman Allah S.W.T.:

Maksudnya: “Kamu (wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi (faedah) umat manusia, (kerana) kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah (buruk dan keji), serta kamu pula beriman kepada Allah (dengan sebenar-benar iman). Dan kalaulah Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) itu beriman (sebagaimana yang semestinya), tentulah (iman) itu menjadi baik bagi mereka. (Tetapi) di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka: orang-orang yang fasik.”
(Surah Ali ‘Imran: 110)

Negara Islam merupakan satu mekanisme politik ke arah merealisasikan cita-cita yang tinggi ini. Negara Islam juga menjadikan Syariah Islam sebagai undang-undang yang memanyungi hal ehwal kehidupan rakyat, supaya kebenaran, kebaiakn dan keadilan terus dapat didaulatkan. Negara Islam juga mengatur segala hubungan kemasyarakatan dan ekonomi dengan satu cara yang membolehkan setiap individu memelihara kebebasan, keamanan serta kemuliannya.

3. Memperbaiki keadaan manusia

Hukum Islam tidak hanya terbatas kepada hudud sahaja atau semata-mata adanya kepimpinan yang membawa kepada penyatuan orang Islam sahaja, tetapi ia bertanggungjawab dalam memperbaiki keadaan manusia sama ada dalam bidang ekonomi, kemasyarakatan, kebudayaan, penerangan, pendidikan, pertahanan dan rekaan. Semua ini dilakukan seiring dengan reformasi politik. Inilah yang dimaksudkan dengan risalah reformasi Islam.

Tujuan tertinggi perundangan Islam adalah untuk mereformasikan perkara-perkara halal dan haram. Allah menurunkan syariah bukan dengan tujuan lain, melainkan kesemuanya bertujuan untuk memberi kebaikan, hidayah dan kesenangan kepada manusia dan membuang kesusahan daripada mereka.

Firman Allah S.W.T.:

Maksudnya: “Allah menghendaki (dengan apa yang telah diharamkan dan dihalalkan dari kaum perempuan itu) ialah untuk menerangkan (SyariatNya) dan untuk menunjukkan kepada kamu jalan-jalan aturan orang-orang yang dahulu daripada kamu (Nabi-nabi dan orang-orang yang soleh, supaya kamu mengikutinya), dan juga untuk menerima taubat kamu. Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana. Dan Allah hendak (membersihkan kamu dari dosa dengan) menerima taubat kamu, sedang orang-orang (yang fasik) yang menurut keinginan hawa nafsu (yang diharamkan oleh Allah itu) hendak mendorong kamu supaya kamu menyeleweng (dari kebenaran) dengan penyelewengan yang besar bahayanya. Allah (sentiasa) hendak meringankan (beban hukumnya) daripada kamu, kerana manusia itu dijadikan berkeadaan lemah.”
(Surah an-Nisa’: 26-28)

Negara Islam dengan sistem politiknya juga bertujuan untuk memakmurkan bumi ini serta memberikan cara hidup yang mulia kepada semua rakyatnya, di samping memberi peluang yang sama rata dan adil dalam membahagi-bahagikan kekayaan Negara. Firman Allah S.W.T.:

Maksudnya: Apa yang Allah kurniakan kepada RasulNya (Muhammad) dari harta penduduk negeri, bandar atau desa dengan tidak berperang, maka adalah ia tertentu bagi Allah, dan bagi Rasulullah, dan bagi kaum kerabat (Rasulullah), dan anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta orang-orang musafir (yang keputusan). (Ketetapan yang demikian) supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya dari kalangan kamu. Dan apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah (s.a.w) kepada kamu maka terimalah serta amalkan, dan apa jua yang dilarangNya kamu melakukannya maka patuhilah laranganNya. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah; sesungguhnya Allah amatlah berat azab seksaNya (bagi orang-orang yang melanggar perintahNya).
(Surah al-Hasyr: 7 )

Jika benar-benar sistem politik Islam dan undang-undang ini diamalkan, maka akan dapati sistem politik ini mempunyai tiga tujuan iaitu: Menyekat kerosakan, menarik kebaikan dan bergerak di atas landasan “makrim al-akhlaq” iaitu budi pekerti yang mulia. Jadi dengan menegakkan sistem politik Islam dan syariah Allah, ketiga-tiga tujuan di atas akan dapat direalisasikan dan akan membawa kebaikan kepada seluruh manusia.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s